Kilas Balik Pailitnya BUMN PT. Kertas Leces (Persero), Pertama dan Satu-satunya.


Pada tanggal 8 Oktober 2021, mesin, kendaraan dan peralatan di Pabrik Leces telah Laku Terjual & dilunasi dalam lelang umum lebih dari 226 Miliar, tebesar dalam sejarah lelang boedel Pailit di Indonesia.


Alhamdulillah & Terimakasih atas semua pihak yang mensupport, “TTD   Eko Novriansyah Putra SH, dkk (Kuasa Pemohon dalam Permohonan Pembatalan Homologasi/Pailit)”.


Selama ini proses kepailitan BUMN mayoritas selalu dibatalkan oleh MA pada saat Peninjauan Kembali (PK). Namun kasus kepailitan BUMN terakhir kali yaitu kepailitan PT Kertas Leces (Persero), tidak dibatalkan oleh MA, karena permohonan PK yang diajukan oleh pihak PT Leces ditolak MA. Hal tersebut merupakan kasus pertama Kepailitan BUMN yang selesai eksekusi dalam sejarah kepailitan di Indonesia.


Kasus kepailitan salah satu BUMN tersebut bermula dari tahun 2014 yang dimohonkan oleh PKPU di Pengadilan Niaga Surabaya. Saat itu terdapat beberapa daftar kreditur PT Leces yaitu di antaranya 4 kreditur separatis, 18 kreditur konkuren, 3 kreditur preferen (pajak, gaji dan pesangon karyawan, dan Kementrian Keuangan).


Kasus tersebut terus berlanjut hingga pada tanggal 25 September 2018, Pengadilan Niaga Surabaya mengabulkan permohonan pengajuan pembatalan homologasi oleh 15 karyawan Kertas Leces dengan perkara nomor : 01/Pdt.Sus.Pembatalan Pembayaran/18/PN.Niaga.Sby. Dengan diputuskannya perdamaian/homologasi tersebut oleh pengadilan maka PT Kertas Leces resmi berstatus Pailit.


Upaya hukum yang kemudian diambil oleh pihak PT Kertas Leces ialah PK ke Mahkamah Agung (MA). Langkah tersebut diambil karena sudah tidak memungkinkan lagi untuk melakukan kasasi ke MA. Akan tetapi tepat pada tanggal 28 Maret 2019 lalu, permohonan PK tersebut ditolak oleh MA.Penyelesaian aset PT Kertas Leces (Persero) tinggal menunggu eksekusinya.


Sebenarnya eksesusi tersebut telah dapat dilaksanakan saat PT Kertas Leces resmi berstatus pailit pada tanggal 25 September 2018 lalu. Hal tersebut sesuai dengan ketentauan dalam pasal 16 UU Kepailitan dan PKPU, kurator sudah berwenang melakukan pengurusan aset sekalipun terhadap putusan itu ada upaya kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) nantinya.


Akan tetapi dengan keluarnya keputusan mengenai permohonan PK tersebut berarti tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PT. Kertas Leces. Dengan demikian, kurator tinggal menunggu pengumuman hasil penjualan barang-barang inventori Kertas Leces dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember.


Kasus kepailitan PT. Kertas Leces yang bisa sampai pada tahap eksekusi aset merupakan pertama dalam sejarah kepailitan sehingga tidak ada lagi anggapan bahwa BUMN tidak dapat dipailitkan, terlebih jika alasannya hanya karena aset BUMN merupakan aset negara. 


Kasus pailitnya PT. Kertas Leces ini juga menjadi masukkan bagi pemerintah dalam evaluasinya Kementrian BUMN. Dengan demikian ke depannya tidak ada lagi masalah hak karyawan yang tidak terbayar, apalagi sampai harus diselesaikan selama bertahun-tahun.


Support by : ENP

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tentang Kami

Gambar
Bahwa seiring berkembangnya zaman serta kemajuan teknologi dan informasi maka iklim dunia usaha, ekonomi, bisnis, dan lain sebagainya tidak terlepas dari masalah hukum yang kompleks. Dalam kondisi seperti ini sangat diperlukan kehadiran Advokat dan Konsultan Hukum untuk menghindari atau mencegah agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari dan apabila telah terjadi, maka berguna untuk menyelesaikan masalah hukum tersebut dengan sebaik- baiknya, dengan cara yang profesional, objektif, dan porposional. Untuk itu dibutuhkan adanya Tenaga yang ahli (expert) untuk dapat memecahkan persoalan-persoalan hukum, serta memberikan advice dan pertimbangan-pertimbangan hukum ataupun opini hukum (legal opini). Advokat dan Konsultan Hukum “Rifki Hidayat & Associates” mempunyai wilayah kerja seluruh Indonesia. Sudah banyak perkara yang ditangani baik secara litigasi maupun non litigasi di Kantor kami. Di dalam memberikan pelayanan, Kami selalu mengedepankan hubungan kemitraan yang ...
Baca selengkapnya

Aspek Hukum Crowdfunding dalam Dunia Pasar Modal

Gambar
  Perkembangan dunia usaha berkembang pesat. Salah satu bentuk kegiatan usaha yang telah hidup di masyarakat dan telah berkembang salah satunya adalah crowdfunding. Crowdfunding merupakan salah satu alternatif pendanaan dimana sekelompok orang berkontribusi untuk mendanai suatu proyek, hutang, atau donasi. Hal ini terbukti dengan menjamurnya keberadaan berbagai jenis fintech di Indonesia, salah satunya equity-crowdfunding . Baru-baru ini dikeluarkan payung hukum terkait equity-crowdfunding yang dituangkan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 37 tahun 2018 tentang Layanan Urun Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi.   Crowdfunding merupakan suatu kegiatan penggalangan dana dengan menggunakan fasilitas internet atau media lainnya untuk membiayai usaha orang-perseorangan, perusahaan atau donasi. Salah satu jenis crowdfunding adalah equity-based crowdfunding , kegiatan yang menawarkan saham kepada pemberi modal melalui sistem penyel...
Baca selengkapnya

Utilitarianisme, Ekonomi, dan Teori Hukum

Gambar
Utilitarianisme adalah paham dalam filsafat moral yang menekankan manfaat atau kegunaan dalam menilai suatu tindakan sebagai prinsip moral yang paling dasar, untuk menentukan bahwa suatu perilaku baik jika bisa memberikan manfaat kepada sebagian besar konsumen atau masyarakat. Menurut paham Utilitarianisme, ekonomi adalah etis, apabila kegiatan yang dilakukannya dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya pada konsumen dan masyarakat. jadi kebijaksanaan atau tindakan bisnis yang baik adalah kebijakan yang menghasilkan berbagai hal yang baik, bukan sebaliknya malah memberikan kerugian. Utilitarianisme, sebagaimana biasanya dipahami oleh banyak orang menyatakan, bahwa nilai moral dari suatu tindakan (atau praktik, institusi, hukum, dll) Harus dinilai dari efeknya dalam mempromosikan kebahagiaan "surplus kesenangan atas rasa sakit" berkumpul di seluruh penduduk masyarakat (dalam suatu Negara). Ekonomi normatif berpendapat bahwa suatu kebijakan hokum, harus dinilai oleh...
Baca selengkapnya